NILAI MORAL DAN
ETIKA DALAM KURIKULUM
(Eksternal Subjektif dan Internal Objektif)
A.
Pengertian Kurikulum
Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa yunani, yaitu curir yang berarti pelari dan curere yang berarti jarak yang harus di
tempuh oleh pelari.[1]
Istilah kurikulum ini telah muncul pertama kali pada tahun 1865, kata kurikulum
tersebut digunakan dalam bidang olahraga lari. Kurikulum merupakan alat yang
membawa seseorang dari start sampai finish. Kemudian, pada tahun 1955 barulah
istilah kurikulum di gunakan dalam bidang pendidikan.
Secara terminologi, para pakar pendidikan memberikan defenisi yang
berbeda terhadap kurikulum, diantara pakar tersebut adalah:
1.
M.Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang
harus disajikan pada proses pendidikan dalam suatu sistem institusional
pendidikan.
2.
Zakiah Dradjat mengatakan bahwa kurikulum adalah suatu program yang
direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah
tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
3.
Crow and Crow mendefenisikan kurikulum sebagai sebuah rancangan
pembelajaran atau sejumlah pelajaran yang disusun secara sistematis untuk
menyelesaikan suatu program.[2]
Dari pengertian kurikulum di atas baik secara etimologi maupun
terminologi yang diangkat dari defenisi-defenisi yang dikemukan oleh para ahli dapat
penulis simpulkan bahwa kurikulum adalah suatu rancangan pembelajaran yang di
dalamnya berisikan komponen-komponen terkait dengan kegiatan pembelajaran dan sengaja
disusun untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
B. Keterkaitan Nilai-nilai Moral dan Etika dengan Kurikulum: Eksternal-Subjektif atau Internal Objektif
Kurikulum sebagai pedoman yang sistematis, organisatoris dan
terprogram bagi pembelajaran, tentu penataan dari beragam materi pengetahuan
yang dimuat di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan
etika. Tegasnya, penataan materi pelajaran dalam sebuah kurikulum pasti
mengikuti nilai-nilai moral dan etika apa saja yang mesti ditampilkan atau
ingin diraih dari materi yang akan disampaikan dalam suatu pembelajaran, apakah
itu sifatnya langsung ataupun tidak.
Dengan demikian, apakah semestinya nilai-nilai moral dan etika itu
inheren di dalam kurikulum dan terlepas dari subjek yang menilainya? Mestikah nilai
moral dan etika itu secara eksplisit berada di luar kurikulum? Apakah nilai-nilai
moral dan etika itu berada di saat berlangsung interaksi pembelajaran atau
ketika berlangsung penilaian?
Menjawab pertanyaan di atas, paling tidak memunculkan dua kelompok
pemikiran, yakni kelompok pertama menghendaki adanya muatan nilai moral dan
etika itu inheren dalam kurikulum, sementara kelompok kedua berpendapat bahwa
sekalipun nilai moral dan etika itu tampil di luar kurikulum, tetapi pada
tahapan pembelajaran, keikutsertaan nilai-nilai moral dan etika dari ilmu-ilmu
yang telah ditetapkan dalam kurikulum itu benar-benar dikehendaki.[3]
Dua jawaban di atas sesungguhnya merupakan persoalan yang krusial,
bahkan dapat dikatakan sebagai pertarungan antara pendapat apakah nilai-nilai
moral dan etika itu bersifat eksternal subjektif atau internal objektif.
Artinya, apakah secara eksplisit nilai moral dan etika itu berada di dalam
kurikulum, atau di luar kurikulum itu sendiri. Maka oleh Prof. Dr. Amril
Mansur, M.A, keterkaitan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum tampil
dalam dua kelompok, yakni eksternal subjektif dan internal objektif.
1.
Kelompok Eksternal Subjektif
Kelompok
pertama ini mengatakan bahwa kaitan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum
itu sifatnya eksternal subjektif. Artinya, tidak diperlukan secara eksplisit
nilai-nilai moral dan etika itu dimuat dalam kurikulum.
Dari perspektif
kajian filsafat moral, pendapat seperti ini sesungguhnya berakar dari pemahaman
bahwa nilai dari sesuatu itu, termasuk nilai moral dan etika sesungguhnya
berada di luar dari sesuatu yang dinilai tersebut, misalnya nilai dari sesuatu
itu bisa jadi berasal dari hal-hal yang sifatnya biologis dan psikologis dari
orang yang menilai tersebut. Kelompok ini memberikan contoh sederhana akan
posisi nilai moral atau etika seperti ini dalam pembelajaran, misalnya
buku-buku pelajaran, kurikulum atau laboratorium, yang mana semua ini memiliki
nilai lantaran semuanya itu dapat memuaskan keinginan dan memenuhi kebutuhan
para anak didik. Karena itu, ketiadainherenan nilai dari sesuatu menurut
pandangan kelompok ini dikarenakan perlengkapan akademis ini, semuanya
benar-benar bermuatan nilai bagi kepentingan anak didik dan pembelajaran. Menentukan
muatan nilai untuk kelengkapan akademik seperti ini lantaran baik para guru
atau para anak didik dapat memproyeksikan perasaannya pada benda-benda
tersebut.[4]
Berdasarkan
alur pikir seperti ini menjadikan kelompok ini berpendapat bahwa kurikulum
tidak mesti secara eksplisit memiliki muatan nilai-nilai moral dan etika,
kecuali dalam pengorganisasiannya atau pengelolaannya. Tegasnya, nilai baru
terealisasi di dalam suatu lingkungan pendidikan dan pembelajaran seperti
perlengkapan akademik dicontohkan di atas, apabila ada usaha ke arah untuk
memuatkan nilai pada perlengkapan
akademik tersebut. Tanpa adanya usaha ke arah seperti ini, perlengkapan
akademik tersebut bisa jadi tidak
memiliki muatan nilai moral dan etika sama sekali, baik bagi anak didik maupun
bagi guru.
Pemikiran
tentang nilai dari kelompok seperti ini, juga berakar dari pemahaman bahwa
nilai itu, termasuk nilai-nilai moral dan etika tentunya, merupakan produk atau
hasil dari adanya kaitan antara subjek dan objek, dalam pembelajaran tentunya
interaksi ini adalah antara kurikulum dengan suatu peristiwa pembelajaran pada
suatu materi pelajaran yang telah dimuatkan dalam kurikulum.
Keterkaitan
subjek dan objek ini bagaikan antara hydrogen dan oxygen yang
memunculkan air, demikian anologi yang diajukan oleh kelompok pertama ini
mengenai kemunculan nilai dalam sesuatu. Demikian pula halnya dengan
pendidikan, maka tentulah nilai moral itu menurut kelompok ini merupakan hasil
saripati interaksi antara organisasi kurikulum dan lingkungan, atau antara kurikulum
dan pembelajaran. Jadi nilai moral dan etika muncul dan berada di dalam proses
belajar.[5]
Sesungguhnya
hakekat interaksi yang memunculkan nilai ini dihasilkan oleh apa yang disebut
dengan interst. Secara etimologis interest artinya to be
between interest atau kepentingan. Begitu terciptanya hubungan dua
kepentingan ini, segera memunculkan reaksi yang pada gilirannya mendatangkan
nilai. Sedemikian rupa dalam setiap peristiwa apapun, nilai betapapun kecilnya
akan tersaring dalam proses interaksi ini, sekalipun interaksi ini sebagian
besar memuat hal-hal yang bersifat kognitif. Untuk hal seperti inilah nilai itu
sangat jarang dikenal sebagai bentuk yang diketahui, tetapi nilai itu lebih
dalam bentuk sesuatu yang dirasakan.[6]
Dalam konteks
pembelajaran tentunya dua interest itu adalah anak didik dan kurikulum. Ketika
terjadi pembelajaran berarti terjadi interaksi antara dua kepentingan ini,
selanjutnya melahirkan nilai, termasuklah nilai moral dan etika. Dapat
ditegaskan disini bahwa nilai-nilai moral dan etika itu muncul dan hadir di saat
terjadinya interaksi pembelajaran. Kehadirannya bersifat seketika, tanpa
direncanakan dan ditentukan sebelumnya.
Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa mengajarkan suatu nilai moral dan etika sesungguhnya
bukanlah mengajarkan nilai itu dalam bentuk yang berdiri sendiri sebagaimana
lazimnya dalam mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, akan tetapi pengajaran akan
suatu kebenaran dari nilai-nilai moral dan etika sesungguhnya terjadi pada
proses pembelajaran itu sendiri. Dalam pembelajaran seperti ini, guru sangat
dituntut untuk memperkenalkan nilai moral dan etika serta memasukkan
nilai-nilai ini ke dalam setiap materi pelajaran anak didik mereka berdasarkan
antusias personal mereka masing-masing.
Dengan kata
lain, dapat dikatakan pula bahwa nilai moral dan etika yang dipahami anak didik
adalah berasal dari materi yang mereka pelajari dalam aktivitas pembelajaran
mereka. Nilai-nilai moral dan etika ini sedemikian rupa bukan dalam bentuk
sesuatu yang diberitahukan kepada anak didik melalui kurikulum yang telah
dirancang untuk pengajaran nilai moral bagi mereka, akan tetapi nilai-nilai
moral dan etika yang akan tampil dari interaksi pembelajaran itu diserahkan
sepenuhnya kepada anak didik dan guru sesuai kebutuhan anak didik tanpa
direncanakan dan ditampilkan secara eksplisit di dalam kurikulum.[7]
Dari uraian di
atas dapat dipahami bahwa bagi kelompok eksternal subjektif nilai-nilai moral
dan etika itu tidak perlu ditampilkan secara eksplisit dalam suatu penataan
kurikulum yang baku dalam setiap materi pengetahuan pembelajaran, tetapi
nilai-nilai ini cukup tampil ketika proses interaksi pembelajaran berlansung.
Dalam hal ini dapat pula dikatakan bahwa nilai-nilai moral dan etika ini tampil
dalam pembelajaran ketika adanya kesepakatan yang tidak lansung antara anak
didik dan guru mengenai nilai-nilai apa saja yang memungkinkan untuk diambil
dari suatu pembelajaran pengetahuan tertentu ketika pembelajaran itu
berlansung.
Nilai-nilai
moral dan etika yang akan diambil dari materi pengetahuan yang sedang
berlansung sangat tergantung pada kemampuan dan penguasaan guru. Misalkan
seorang guru yang memiliki kemampuan untuk merelevansikan pengetahuan yang sedang
diberikannya dengan nilai-nilai moral dan etika tertentu, maka saripati nilai
yang dapat diambil dari interaksi pembelajaran tersebut tentu kualitasnya masih
saja akan dipertanyakan, terlebih lagi bagi seorang guru yang kurang memiliki
kemampuan untuk dapat mengambil saripati akan nilai-nilai moral dan etika dari
suatu pembelajaran pengetahuan yang sedang diajarkannya, maka nilai-nilai moral
dan etika ini secara niscaya akan lenyap begitu saja, atau menyimpang dari
nilai-nilai yang sesungguhnya.[8]
2.
Kelompok internal objektif
Berbeda dengan kelompok di atas, kelompok internal objektif
mengatakan bahwa kaitan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum itu
sifatnya internal objektif, berarti nilai-nilai moral dan etika itu benar-benar
ditampilkan secara eksplisit dalam penataan dan perencanaan kurikulum.
Tegasnya, nilai-nilai moral dan etika apa saja yang akan diinginkan melalui
suatu pembelajaran dari materi pelajaran secara eksplisit mesti ditampilkan.
Pendapat ini berakar dari pemahaman bahwa nilai sesuatu berada
dalam sesuatu yang dinilai tersebut, nilai ini merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari realitas yang dinilai tersebut. Dengan kata lain, nilai
dari sesuatu itu inheren dari sesuatu realitas yang dinilai tersebut. Dalam
konteks ini dimaksudkan bahwa nilai dari sesuatu itu bersifat internal, karena
nilai itu bukan lagi berada di dalam diri individu penilai, tetapi berada pada realitas
yang dinilai. Sedangkan bersifat objektif bahwa nilai dari realitas yang
dinilai itu diakui dan dirujuk oleh semua individu dalam aktivitas
pembelajaran. Sedemikian rupa menjadikan kelompok ini tidak menyetujui bahwa
nilai itu hanya urusan pribadi semata seperti pendapat kelompok pertama.[9]
Kelompok kedua ini juga berpendapat bahwa hakekat nilai moral dan
etika itu benar-benar ada. Nilai moral dan etika itu benar-benar rill sama
seperti keberadaan hukum-hukum alam yang diyakini. Keyakinan kelompok ini didasarkan
atas alasan bahwa segala sesuatu memiliki bentuk dan tujuan. Seorang ahli kayu
yang terlatih misalnya akan menjadikan sepotong kayu dalam bentuk-bentuk tertentu
seperti meja, kursi dan bangku. Dalam hal ini si tukang kayu memberi bentuk
bahan-bahan mentah ini dalam bentuk-tertentu. Bentu-bentuk yang diciptakan oleh
tukang kayu ini mengarah pada tujuan dan nilai. Jadi nilai moral dan etika itu
sesungguhnya berada dalam objek itu sendiri. Nilai itu objektif dan menjadi
bagian yang inheren dari suatu objek yang dinilai itu.
Sehubungan dengan kurikulum, tentunya nilai moral dan etika itu
secara eksplisit menjadi bagian dari kurikulum. Tegasnya, nilai moral itu
menjadi bagian dari setiap subjek metters yang termuat pada kurikulum itu. Jadi
kurikulum mesti mempertimbangkan dan mengupayakan nilai moral dan etika dalam
kurikulum secara eksplisit. Sedemikian rupa nilai moral dan etika ini tidak lagi
menjadi urusan orang perorang, guru dan anak didik ketika pembelajaran
berlansung sebagaimana yang diajukan kelompok pertama di atas, tetapi menjadi
kepentingan bersama yang ditampilkan secara eksplisit pada kurikulum.
Kelompok kedua ini juga meyakini bahwa keinginan seseorang merupakan
elemen penting pada nilai moral dan etika dalam pendidikan, kendatipun menurut
mereka bahwa nilai itu bukan bagian dari keinginan, bahkan nilai moral dan etika
itu mendahului dan membangkitkan keinginan. Konsekuensinya tentu ada nilai
moral yang melebihi dari nilai-nilai moral dan etika yang dimuat dalam
pendidikan yang hanya memenuhi prilaku seseorang sebagaimana diharapkan dalam
sebuah rancangan kurikulum.
Tegasnya dapat dikatakan bahwa nilai-nilai moral dan etika menurut
kelompok kedua ini, merupakan sesuatu yang mesti ada tampil dalam setiap materi
pelajaran yang telah dimuatkan dalam kurikulum. Nilai-nilai moral dan etika ini
dapat dikatakan pula sebagai bentuk dan tujuan dari setiap materi pelajaran
yang telah ditentukan dalam kurikulum.[10]
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa nilai-nilai moral dan
etika apa saja yang dapat diambil dari suatu materi pengetahuan yang diajarkan
tentulah benar-benar ditampilkan secara eksplisit dalam kurikulum. Nilai-nilai
yang ditampilkan ini hendaklah bersifat objektif dan rasional. Objektif artinya
nilai-nilai moral dan etika ini secara terbuka akan diakui oleh setiap orang
akan keberadaanya, begitu pula rasional artinya dapat dipahami dan diterima
kebenarannya ketika setiap orang memikirkan akan keberadaan dari nilai-nilai
moral dan etika tersebut.
Dengan mencamtumkan nilai-nilai moral dan etika secara eksplisit di
dalam kurikulum dari setiap materi pembelajaran yang akan diajarkan, menjadikan
interaksi dalam pembelajaran itu sangat terarah. Sedemikian rupa transfer
pengetahuan yang dilakukan oleh anak didik dari pengetahuan yang didapatnya
dalam kehidupan benar-benar hasil dari kematangan intellectual skills
yang dimuati oleh kematangan wisdom sebagai hasil dari materi yang
dipelajarinya. Namun, perlu diwaspadai sebagai bentuk kekurangan dari model
pembelajaran yang berangkat dari pendapat bahwa nilai-nilai itu bersifat
internal objektif seperti ini bahwa sangat terbuka pembelajarannya kearah
indokrinatif dan preskreptif, sehingga tidak ada ruang untuk mendiskusikan
nilai-nilai yang telah ditampilkan secara eksplisit dalam kurikulum kearah yang
lebih terbuka dan terbaik. Untuk menghindari hal seperti ini perlu dikembangkan
pembelajaran nilai yang menyentuh nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah
masyarakat atau problema nilai yang sedang dihadapi anak didik itu sendiri baik
personal maupun sosial.[11]
Singkatnya dari model pembelajaran seperti ini bahwa tuntutan
pemahaman dan penguasaan dari setiap materi pengetahuan yang diajarkan di
sekolah diberlakukan pula pada pemahaman dan penguasaan nilai-nilai moral dan
etika yang terkandung pada materi pengetahuan tersebut secara eksplisit, sehingga
kemampuan anak didik nantinya tidak hanya sebatas mengetahui dan menguasai materi
pengetahuan yang dipelajarinya, tetapi juga menguasai dan mengapresiasikan nilai-nilai
moral dan etika yang termuat di dalamnya sebagai bentuk satu kesatuan utuh
pembelajaran seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.
Demikianlah pendapat dikalangan para ahli mengenai apakah nilai
moral dan etika itu dalam bentuk subjektivitas atau objektivitas. Namun
demikian bila dicermati dari perbedaan pendapat tentang kaitan nilai nilai
moral dalam kurikulum, ternyata pada tataran implementatif, kelihatannya
bukanlah sebuah perbedaan yang mendasar, karena kesamaan pendapat dapat
ditemukan pada dua kelompok ini, yakni adanya kesepakatan bahwa nilai-nilai
moral dan etika merupakan sesuatu yang mesti ada dalam pembelajaran baik yang
secara eksplisit tampil dalam kurikulum, maupun kehadirannya bersifat kondisional,
yakni ketika terjadi interaksi pembelajaran, kepentingan anak didik dan
kurikulum. [12]
Dengan demikian, nilai moral itu sesungguhnya berada dalam diri objek itu
sendiri.
C.
Nilai-nilai Moral dan Etika dalam Kurikulum
Berangkat dari
pemikiran di atas, secara ontologis pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari
nilai-nilai moral dan etika. Bahkan secara epistemologis, sebagai konsekuensi
pemahaman ontologis ini, menjadikan apapun materi pembelajaran yang diberikan
dalam pendidikan dan sekolah tidak dibenarkan terlepas dari pengupayaan
penumbuhkembangan nilai-nilai moral dan etika pada anak didik. Hal yang sama
juga pada sisi aksiologis, yakni menuntut akumulasi tampilan nilai-nilai moral
dan etika pada prilaku anak didik senyatanya, yang didasarkan atas kesadaran
untuk melakukan nilai-nilai moral dan etika yang telah dipahami dan diupayakan
sebelumnya.
Memahami
penumbuhkembangan nilai-nilai moral dan etika dari sudut ontologis,
epistemologis, dan aksiologis dalam pendidikan seperti disinggung di atas, maka
kurikulum sebagai bagian yang amat stragis dan sentris dalam pendidikan,
utamanya pembelajaran di sekolah dituntut mampu memahami guna tercapainya tujuan
substantif dari pendidikan ini, yakni tertanam dan tumbuhkembangnya nilai-nilai
moral dan etika pada anak didik melalui ilmu pengetahuan atau pelajaran yang
dipelajari anak didik di sekolah mereka.[13]
Penempatan
kurikulum pada posisi sedemikian penting seperti ini cukup memiliki alasan yang
amat kuat. Hal ini paling tidak dapat diamati dari pendapat yang mengatakan
bahwa kurikulum itu pada dasarnya bergerak pada tataran praktis dan
implementatif. Pendapat seperti ini dapat kita amati misalnya dari pendapat tentang
kurikulum, pertama kurikulum itu pada dasarnya adalah gambaran aktual
dari proses pembelajaran senyatanya yang juga disebut dengan programative,
kedua kurikulum itu merupakan gambaran ideal dari suatu proses pendidikan yang
akan dilalui anak didik dalam rangka membawa mereka pada tujuan pendidikan.
Dari sebagian
konsep kurikulum seperti yang ditampilkan di atas, terlihat bahwa fungsi
kurikulum itu tidak dapat dipisahkan dari pengupayaan penumbuhkembangan
nilai-nilai moral dan etika dalam konteks pendidikan yang diinginkan, kemudian
terakumulasi pada prilaku anak didik dalam keseharian mereka.
Menghidupsuburkan
nilai-nilai moral dan etika dalam rancangan tubuh kurikulum sesungguhnya tidak
hanya terbatas dilakukan dalam pengertian kurikulum sebagai subject metters yakni
tertampilkan dalam sebuah mata pelajaran khusus atau tertentu, seperti mata pelajaran
agama dan seumpamanya dengan melakukan peningkatannya, namun sesungguhnya juga
dapat dilakukan dengan menggunakan konsep kurikulum sebagai something
actualized, yakni tertampilkan dalam bentuk pengalaman nyata dari anak
didik dan dalam bentuk something intended, yakni tertampilkan dalam
bentuk subject metterrs yang diinginkan.
Implementasi konsep kurikulum sebagai subject metters ini, menjadikan
guru memiliki peranan besar dan sangat menentukan terutama tentang nilai-nilai
moral dan etika apa saja yang mesti diterima dan yang tidak mesti diterima oleh
anak didik mereka. Dalam hal ini tentunya guru dituntut benar-benar menguasai
nilai-nilai moral dan etika yang hidup di tengah masyarakatnya atau nilai-nilai
moral dan etika bagi kepentingan umat manusia secara keseluruhan.
Bentuk kurikulum seperti ini menghendaki mata pelajaran apapun yang
diberikan di sekolah memiliki fungsi tanggung jawab yang sama dalam
menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri anak didik. Demikian
pula guru-guru dalam materi pelajaran apapun, memiliki tanggung jawab yang sama
dengan materi pelajaran yang selama ini dianggap sebagai pembentuk prilaku
moral anak didik di sekolah. Dalam konteks seperti inilah dapat dipahami arti
sekolah yang sesungguhnya sebagai agen tranmisi dan penyangga serta penumbuhkembang
budaya dan nilai-nilai moral masyarakat.
Dalam pengertian seperti ini pula dapat dipahami bahwa krisis moral
yang tengah terjadi dalam masyarakat adalah buah dari ketidakberhasilan sekolah
memainkan peranannya sebagai penumbuh dan pengembang nilai-nilai moral dan
etika. Tegasnya, kegagalan nilai-nilai moral dan etika yang diserap oleh
anak-anak bangsa ini, berakar dari kegagalan sekolah memainkan peranannya sebagai
lembaga budaya dan moral, meskipun diakui bahwa banyak faktor lain yang ikut
menyumbangkan kegagalan moral dan etika untuk diserap oleh anak bangsa ini.
Oleh sebab itu, tugas guru yang penting adalah bagaimana ia mampu mengarahkan
anak didiknya dapat memahami nilai-nilai moral dan etika yang benar sesuai
dengan prinsip-prinsip agama dan sosial.[14]
D.
Konsekuensi Implementasi Pembelajaran Nilai Moral dan Etika bagi
Guru dan Anak didik
Pengimplementasian nilai-nilai moral dan etika, juga akan menyentuh
pada perencanaan dan pengembangan kurikulum. Misalnya bagi kelompok yang
mengakui bahwa keterkaitan itu dalam bentuk eksternal subjektif, baik bagi
perencana maupun bagi guru, maka rumusan-rumusan apapun untuk nilai-nilai moral
dan etika dari suatu materi pelajaran yang diberikan dalam suatu pembelajaran,
menjadi sesuatu yang tidak diperlukan. Secara meyakinkan menurut pendapat
seperti ini bahwa nilai-nilai moral dan etika dari suatu pembelajaran itu akan
lahir seketika di saat terjadi interaksi pembelajaran, anak didik dan
materi-materi pelajaran yang ada di dalam kurikulum.
Konsekuensi dari pemikiran seperti ini menjadikan guru memiliki beban
yang teramat berat dan dituntut memiliki apresiasi yang luas dan mendalam akan
nilai-nilai moral dan etika yang dapat digalinya dari suatu materi pelajaran
yang ia berikan dalam suatu proses pembelajaran. Tegasnya kemampuan dan
penguasaan guru akan materi pelajaran yang diberikannya dituntut sama baiknya dengan
kemampuannya mengapresiasi dan mensaripatikan nilai-nilai moral dan etika dari
setiap materi proses pembelajaran yang tengah berlansung.[15]
Sebaliknya, bagi perencana kurikulum yang mengikuti teori internal
objketif akan nilai moral dan etika, tentu akan berpendapat bahwa suatu
pelajaran itu memiliki nilai moral dan etika dengan tanpa memperhatikan apakah
orang tua atau anak didik mengakuinya atau tidak. Bagi mereka nilai-nilai moral
dan etika yang telah dipatok dan akan diberikan telah dipersiapkan terlebih
dahulu sedemikian rupa seiring dengan pemberian materi pelajaran dalam suatu
pembelajaran suatu muatan kurikulum yang telah ditetapkan.
Tegasnya nilai-nilai moral dan etika tertentu telah merupakan
target yang mesti diinternalisasikan pada anak didik mereka ketika suatu materi
pelajaran yang akan diberikan. Baik bagi perencana kurikulum maupun guru
sebagai pengembang kurikulum dalam interaksi pembelajaran secara eksplisit akan
mengupayakan pada setiap materi pelajaran terikat dengan nilai-nilai moral dan
etika yang telah ditentukan dalam kurikulum.
Konsekuensinya dari pemikiran seperti ini, tentu kurikulum akan
mencantumkan secara eksplisit rumusan-rumusan akan nilai-nilai moral dan etika
yang akan diraih dari setiap materi pelajaran yang diberikan dalam suatu
pembelajaran, tanpa terkecuali sekalipun pada materi-materi pelajaran itu yang
selama ini diapresiasi tidak memiliki keterkaitan dengan penumbuhkembangan
nilai moral dan etika.[16]
E.
Nilai-nilai Moral dan Etika dalam Kurikulum 2013
Berdasarkan
penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasanya kurikulum 2013 yang sedang
diterapkan sekarang ini bersifat internal objektif, artinya nilai-nilai moral
dan etika ditampilkan secara eksplisit di dalam setiap mata pelajaran yang ada
dalam kurikulum tersebut.
Kurikulum
2013 bersifat internal objektif bisa terlihat dalam RPP yang digunakan guru
sebagai pedoman dalam mengajar, yakni nilai moral dan etika tertulis jelas
dalam tujuan pembelajaran, kompetensi inti (K1-K4), dan juga dalam indikator. Dengan begitu, setiap materi yang hendak
disampaikan kepada anak didik harus dimunculkan nilai moral dan etikanya. Sebab
itu, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini.
Nilai-nilai moral dan etika yang direncanakan dengan baik dan
ditampilkan dalam suatu kurikulum diharapkan dapat memberikan penerangan jalan
setiap guru dalam melaksanakan tugasnya membentuk anak
didik yang religi, berpengetahuan dan terampil. Jika nilai-nilai moral dan
etika tidak direncanakan dan ditampilkan secara ekplisit dalam kurikulum dikhawatirkan
tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai dengan baik, hal tersebut disebabkan
karena dalam interaksi pembelajaran kemampuan guru untuk memunculkan nilai
moral dan etika sangat penting. Jika guru tidak memiliki kemampuan untuk hal
tersebut, ditambah lagi tidak ada pedoman yang harus diikuti guru, maka bisa
jadi tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Begitulah pentingnya nilai moral dan etika ini
ditampilkan secara eksplisit dalam kurikulum ataupun dalam RPP.
Kompetensi
Inti dalam kurikulum 2013 dirancang
dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan
(Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi
Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok itu
menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap
peristiwa pembelajaran secara
integratif.[17]
Dengan demikian, kurikulum 2013 ini bersifat
integratif dengan pendekatan saintific.
Kurikulum 2013 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah kurikulum baru yang
dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pendidikan
berkarakter, pemahaman, skill, dan siswa dituntut untuk paham atas
materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun
disiplin yang tinggi.
Inti dari penerapan Kurikulum 2013 adalah untuk
mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Siswa diharapkan mampu
mengembangkan nalar dibanding hafalan, karena sistem pendidikan kita sejauh ini
lebih menonjolkan aspek hafalan. Siswa seakan diperas otaknya untuk menghafal
aneka ragam mata pelajaran. Siswa diharapkan menjadi manusia mandiri yang tidak
hanya dijejali dengan ceramah guru di kelas. Sebab itu, dalam Kurikulum 2013
ini siswa diarahkan untuk mampu mengeksplor dirinya sendiri menuju arah
perkembangan.[18]
Lebih dari itu, kurikulum 2013 yang bercirikan
pengutamaan sikap religi yang diharapkan ada dan tertanam dalam setiap diri
anak didik, diharapkan dapat memperbaiki rusaknya akhlak anak bangsa yang
dirasakan saat ini. Bobroknya akhlak anak bangsa sekarangnya disebabkan oleh
faktor gagalnya pendidikan yang dilaksanakan, meskipun ada faktor lain yang menyebabkan
terjadi masalah tersebut. Dengan adanya kebijakan pemerintah memperbaharui dan
menyempurnakan kurikulum ini, kita harus optimis akan terciptanya anak bangsa
yang beriman dan berakhlak, berilmu, serta memiliki keterampilan yang matang
dalam menyongsong masa depan yang lebih cerah dan baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar