Sabtu, 11 Februari 2017

Nilai Moral dan Etika dalam Kurikulum



NILAI MORAL DAN ETIKA DALAM KURIKULUM
(Eksternal Subjektif dan Internal Objektif)

A.  Pengertian Kurikulum
Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa yunani, yaitu curir yang berarti pelari dan curere yang berarti jarak yang harus di tempuh oleh pelari.[1] Istilah kurikulum ini telah muncul pertama kali pada tahun 1865, kata kurikulum tersebut digunakan dalam bidang olahraga lari. Kurikulum merupakan alat yang membawa seseorang dari start sampai finish. Kemudian, pada tahun 1955 barulah istilah kurikulum di gunakan dalam bidang pendidikan.
Secara terminologi, para pakar pendidikan memberikan defenisi yang berbeda terhadap kurikulum, diantara pakar tersebut adalah:
1.    M.Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan pada proses pendidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan.
2.    Zakiah Dradjat mengatakan bahwa kurikulum adalah suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
3.    Crow and Crow mendefenisikan kurikulum sebagai sebuah rancangan pembelajaran atau sejumlah pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program.[2]
Dari pengertian kurikulum di atas baik secara etimologi maupun terminologi yang diangkat dari defenisi-defenisi yang dikemukan oleh para ahli dapat penulis simpulkan bahwa kurikulum adalah suatu rancangan pembelajaran yang di dalamnya berisikan komponen-komponen terkait dengan kegiatan pembelajaran dan sengaja disusun untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

B.  Keterkaitan Nilai-nilai Moral dan Etika dengan Kurikulum: Eksternal-Subjektif atau Internal Objektif
Kurikulum sebagai pedoman yang sistematis, organisatoris dan terprogram bagi pembelajaran, tentu penataan dari beragam materi pengetahuan yang dimuat di dalamnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan etika. Tegasnya, penataan materi pelajaran dalam sebuah kurikulum pasti mengikuti nilai-nilai moral dan etika apa saja yang mesti ditampilkan atau ingin diraih dari materi yang akan disampaikan dalam suatu pembelajaran, apakah itu sifatnya langsung ataupun tidak.
Dengan demikian, apakah semestinya nilai-nilai moral dan etika itu inheren di dalam kurikulum dan terlepas dari subjek yang menilainya? Mestikah nilai moral dan etika itu secara eksplisit berada di luar kurikulum? Apakah nilai-nilai moral dan etika itu berada di saat berlangsung interaksi pembelajaran atau ketika berlangsung penilaian?
Menjawab pertanyaan di atas, paling tidak memunculkan dua kelompok pemikiran, yakni kelompok pertama menghendaki adanya muatan nilai moral dan etika itu inheren dalam kurikulum, sementara kelompok kedua berpendapat bahwa sekalipun nilai moral dan etika itu tampil di luar kurikulum, tetapi pada tahapan pembelajaran, keikutsertaan nilai-nilai moral dan etika dari ilmu-ilmu yang telah ditetapkan dalam kurikulum itu benar-benar dikehendaki.[3]
Dua jawaban di atas sesungguhnya merupakan persoalan yang krusial, bahkan dapat dikatakan sebagai pertarungan antara pendapat apakah nilai-nilai moral dan etika itu bersifat eksternal subjektif atau internal objektif. Artinya, apakah secara eksplisit nilai moral dan etika itu berada di dalam kurikulum, atau di luar kurikulum itu sendiri. Maka oleh Prof. Dr. Amril Mansur, M.A, keterkaitan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum tampil dalam dua kelompok, yakni eksternal subjektif dan internal objektif.
1.    Kelompok Eksternal Subjektif
Kelompok pertama ini mengatakan bahwa kaitan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum itu sifatnya eksternal subjektif. Artinya, tidak diperlukan secara eksplisit nilai-nilai moral dan etika itu dimuat dalam kurikulum.
Dari perspektif kajian filsafat moral, pendapat seperti ini sesungguhnya berakar dari pemahaman bahwa nilai dari sesuatu itu, termasuk nilai moral dan etika sesungguhnya berada di luar dari sesuatu yang dinilai tersebut, misalnya nilai dari sesuatu itu bisa jadi berasal dari hal-hal yang sifatnya biologis dan psikologis dari orang yang menilai tersebut. Kelompok ini memberikan contoh sederhana akan posisi nilai moral atau etika seperti ini dalam pembelajaran, misalnya buku-buku pelajaran, kurikulum atau laboratorium, yang mana semua ini memiliki nilai lantaran semuanya itu dapat memuaskan keinginan dan memenuhi kebutuhan para anak didik. Karena itu, ketiadainherenan nilai dari sesuatu menurut pandangan kelompok ini dikarenakan perlengkapan akademis ini, semuanya benar-benar bermuatan nilai bagi kepentingan anak didik dan pembelajaran. Menentukan muatan nilai untuk kelengkapan akademik seperti ini lantaran baik para guru atau para anak didik dapat memproyeksikan perasaannya pada benda-benda tersebut.[4]
Berdasarkan alur pikir seperti ini menjadikan kelompok ini berpendapat bahwa kurikulum tidak mesti secara eksplisit memiliki muatan nilai-nilai moral dan etika, kecuali dalam pengorganisasiannya atau pengelolaannya. Tegasnya, nilai baru terealisasi di dalam suatu lingkungan pendidikan dan pembelajaran seperti perlengkapan akademik dicontohkan di atas, apabila ada usaha ke arah untuk memuatkan  nilai pada perlengkapan akademik tersebut. Tanpa adanya usaha ke arah seperti ini, perlengkapan akademik tersebut  bisa jadi tidak memiliki muatan nilai moral dan etika sama sekali, baik bagi anak didik maupun bagi guru.
Pemikiran tentang nilai dari kelompok seperti ini, juga berakar dari pemahaman bahwa nilai itu, termasuk nilai-nilai moral dan etika tentunya, merupakan produk atau hasil dari adanya kaitan antara subjek dan objek, dalam pembelajaran tentunya interaksi ini adalah antara kurikulum dengan suatu peristiwa pembelajaran pada suatu materi pelajaran yang telah dimuatkan dalam kurikulum.
Keterkaitan subjek dan objek ini bagaikan antara hydrogen dan oxygen yang memunculkan air, demikian anologi yang diajukan oleh kelompok pertama ini mengenai kemunculan nilai dalam sesuatu. Demikian pula halnya dengan pendidikan, maka tentulah nilai moral itu menurut kelompok ini merupakan hasil saripati interaksi antara organisasi kurikulum dan lingkungan, atau antara kurikulum dan pembelajaran. Jadi nilai moral dan etika muncul dan berada di dalam proses belajar.[5]
  Sesungguhnya hakekat interaksi yang memunculkan nilai ini dihasilkan oleh apa yang disebut dengan interst. Secara etimologis interest artinya to be between interest atau kepentingan. Begitu terciptanya hubungan dua kepentingan ini, segera memunculkan reaksi yang pada gilirannya mendatangkan nilai. Sedemikian rupa dalam setiap peristiwa apapun, nilai betapapun kecilnya akan tersaring dalam proses interaksi ini, sekalipun interaksi ini sebagian besar memuat hal-hal yang bersifat kognitif. Untuk hal seperti inilah nilai itu sangat jarang dikenal sebagai bentuk yang diketahui, tetapi nilai itu lebih dalam bentuk sesuatu yang dirasakan.[6]
Dalam konteks pembelajaran tentunya dua interest itu adalah anak didik dan kurikulum. Ketika terjadi pembelajaran berarti terjadi interaksi antara dua kepentingan ini, selanjutnya melahirkan nilai, termasuklah nilai moral dan etika. Dapat ditegaskan disini bahwa nilai-nilai moral dan etika itu muncul dan hadir di saat terjadinya interaksi pembelajaran. Kehadirannya bersifat seketika, tanpa direncanakan dan ditentukan sebelumnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengajarkan suatu nilai moral dan etika sesungguhnya bukanlah mengajarkan nilai itu dalam bentuk yang berdiri sendiri sebagaimana lazimnya dalam mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, akan tetapi pengajaran akan suatu kebenaran dari nilai-nilai moral dan etika sesungguhnya terjadi pada proses pembelajaran itu sendiri. Dalam pembelajaran seperti ini, guru sangat dituntut untuk memperkenalkan nilai moral dan etika serta memasukkan nilai-nilai ini ke dalam setiap materi pelajaran anak didik mereka berdasarkan antusias personal mereka masing-masing.
Dengan kata lain, dapat dikatakan pula bahwa nilai moral dan etika yang dipahami anak didik adalah berasal dari materi yang mereka pelajari dalam aktivitas pembelajaran mereka. Nilai-nilai moral dan etika ini sedemikian rupa bukan dalam bentuk sesuatu yang diberitahukan kepada anak didik melalui kurikulum yang telah dirancang untuk pengajaran nilai moral bagi mereka, akan tetapi nilai-nilai moral dan etika yang akan tampil dari interaksi pembelajaran itu diserahkan sepenuhnya kepada anak didik dan guru sesuai kebutuhan anak didik tanpa direncanakan dan ditampilkan secara eksplisit di dalam kurikulum.[7]
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa bagi kelompok eksternal subjektif nilai-nilai moral dan etika itu tidak perlu ditampilkan secara eksplisit dalam suatu penataan kurikulum yang baku dalam setiap materi pengetahuan pembelajaran, tetapi nilai-nilai ini cukup tampil ketika proses interaksi pembelajaran berlansung. Dalam hal ini dapat pula dikatakan bahwa nilai-nilai moral dan etika ini tampil dalam pembelajaran ketika adanya kesepakatan yang tidak lansung antara anak didik dan guru mengenai nilai-nilai apa saja yang memungkinkan untuk diambil dari suatu pembelajaran pengetahuan tertentu ketika pembelajaran itu berlansung.
Nilai-nilai moral dan etika yang akan diambil dari materi pengetahuan yang sedang berlansung sangat tergantung pada kemampuan dan penguasaan guru. Misalkan seorang guru yang memiliki kemampuan untuk merelevansikan pengetahuan yang sedang diberikannya dengan nilai-nilai moral dan etika tertentu, maka saripati nilai yang dapat diambil dari interaksi pembelajaran tersebut tentu kualitasnya masih saja akan dipertanyakan, terlebih lagi bagi seorang guru yang kurang memiliki kemampuan untuk dapat mengambil saripati akan nilai-nilai moral dan etika dari suatu pembelajaran pengetahuan yang sedang diajarkannya, maka nilai-nilai moral dan etika ini secara niscaya akan lenyap begitu saja, atau menyimpang dari nilai-nilai yang sesungguhnya.[8]  
2.    Kelompok internal objektif
Berbeda dengan kelompok di atas, kelompok internal objektif mengatakan bahwa kaitan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum itu sifatnya internal objektif, berarti nilai-nilai moral dan etika itu benar-benar ditampilkan secara eksplisit dalam penataan dan perencanaan kurikulum. Tegasnya, nilai-nilai moral dan etika apa saja yang akan diinginkan melalui suatu pembelajaran dari materi pelajaran secara eksplisit mesti ditampilkan.
Pendapat ini berakar dari pemahaman bahwa nilai sesuatu berada dalam sesuatu yang dinilai tersebut, nilai ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas yang dinilai tersebut. Dengan kata lain, nilai dari sesuatu itu inheren dari sesuatu realitas yang dinilai tersebut. Dalam konteks ini dimaksudkan bahwa nilai dari sesuatu itu bersifat internal, karena nilai itu bukan lagi berada di dalam diri individu penilai, tetapi berada pada realitas yang dinilai. Sedangkan bersifat objektif bahwa nilai dari realitas yang dinilai itu diakui dan dirujuk oleh semua individu dalam aktivitas pembelajaran. Sedemikian rupa menjadikan kelompok ini tidak menyetujui bahwa nilai itu hanya urusan pribadi semata seperti pendapat kelompok pertama.[9]
Kelompok kedua ini juga berpendapat bahwa hakekat nilai moral dan etika itu benar-benar ada. Nilai moral dan etika itu benar-benar rill sama seperti keberadaan hukum-hukum alam yang diyakini. Keyakinan kelompok ini didasarkan atas alasan bahwa segala sesuatu memiliki bentuk dan tujuan. Seorang ahli kayu yang terlatih misalnya akan menjadikan sepotong kayu dalam bentuk-bentuk tertentu seperti meja, kursi dan bangku. Dalam hal ini si tukang kayu memberi bentuk bahan-bahan mentah ini dalam bentuk-tertentu. Bentu-bentuk yang diciptakan oleh tukang kayu ini mengarah pada tujuan dan nilai. Jadi nilai moral dan etika itu sesungguhnya berada dalam objek itu sendiri. Nilai itu objektif dan menjadi bagian yang inheren dari suatu objek yang dinilai itu.
Sehubungan dengan kurikulum, tentunya nilai moral dan etika itu secara eksplisit menjadi bagian dari kurikulum. Tegasnya, nilai moral itu menjadi bagian dari setiap subjek metters yang termuat pada kurikulum itu. Jadi kurikulum mesti mempertimbangkan dan mengupayakan nilai moral dan etika dalam kurikulum secara eksplisit. Sedemikian rupa nilai moral dan etika ini tidak lagi menjadi urusan orang perorang, guru dan anak didik ketika pembelajaran berlansung sebagaimana yang diajukan kelompok pertama di atas, tetapi menjadi kepentingan bersama yang ditampilkan secara eksplisit pada kurikulum.
Kelompok kedua ini juga meyakini bahwa keinginan seseorang merupakan elemen penting pada nilai moral dan etika dalam pendidikan, kendatipun menurut mereka bahwa nilai itu bukan bagian dari keinginan, bahkan nilai moral dan etika itu mendahului dan membangkitkan keinginan. Konsekuensinya tentu ada nilai moral yang melebihi dari nilai-nilai moral dan etika yang dimuat dalam pendidikan yang hanya memenuhi prilaku seseorang sebagaimana diharapkan dalam sebuah rancangan kurikulum.
Tegasnya dapat dikatakan bahwa nilai-nilai moral dan etika menurut kelompok kedua ini, merupakan sesuatu yang mesti ada tampil dalam setiap materi pelajaran yang telah dimuatkan dalam kurikulum. Nilai-nilai moral dan etika ini dapat dikatakan pula sebagai bentuk dan tujuan dari setiap materi pelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.[10]
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa nilai-nilai moral dan etika apa saja yang dapat diambil dari suatu materi pengetahuan yang diajarkan tentulah benar-benar ditampilkan secara eksplisit dalam kurikulum. Nilai-nilai yang ditampilkan ini hendaklah bersifat objektif dan rasional. Objektif artinya nilai-nilai moral dan etika ini secara terbuka akan diakui oleh setiap orang akan keberadaanya, begitu pula rasional artinya dapat dipahami dan diterima kebenarannya ketika setiap orang memikirkan akan keberadaan dari nilai-nilai moral dan etika tersebut.
Dengan mencamtumkan nilai-nilai moral dan etika secara eksplisit di dalam kurikulum dari setiap materi pembelajaran yang akan diajarkan, menjadikan interaksi dalam pembelajaran itu sangat terarah. Sedemikian rupa transfer pengetahuan yang dilakukan oleh anak didik dari pengetahuan yang didapatnya dalam kehidupan benar-benar hasil dari kematangan intellectual skills yang dimuati oleh kematangan wisdom sebagai hasil dari materi yang dipelajarinya. Namun, perlu diwaspadai sebagai bentuk kekurangan dari model pembelajaran yang berangkat dari pendapat bahwa nilai-nilai itu bersifat internal objektif seperti ini bahwa sangat terbuka pembelajarannya kearah indokrinatif dan preskreptif, sehingga tidak ada ruang untuk mendiskusikan nilai-nilai yang telah ditampilkan secara eksplisit dalam kurikulum kearah yang lebih terbuka dan terbaik. Untuk menghindari hal seperti ini perlu dikembangkan pembelajaran nilai yang menyentuh nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat atau problema nilai yang sedang dihadapi anak didik itu sendiri baik personal maupun sosial.[11]   
Singkatnya dari model pembelajaran seperti ini bahwa tuntutan pemahaman dan penguasaan dari setiap materi pengetahuan yang diajarkan di sekolah diberlakukan pula pada pemahaman dan penguasaan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung pada materi pengetahuan tersebut secara eksplisit, sehingga kemampuan anak didik nantinya tidak hanya sebatas mengetahui dan menguasai materi pengetahuan yang dipelajarinya, tetapi juga menguasai dan mengapresiasikan nilai-nilai moral dan etika yang termuat di dalamnya sebagai bentuk satu kesatuan utuh pembelajaran seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.
Demikianlah pendapat dikalangan para ahli mengenai apakah nilai moral dan etika itu dalam bentuk subjektivitas atau objektivitas. Namun demikian bila dicermati dari perbedaan pendapat tentang kaitan nilai nilai moral dalam kurikulum, ternyata pada tataran implementatif, kelihatannya bukanlah sebuah perbedaan yang mendasar, karena kesamaan pendapat dapat ditemukan pada dua kelompok ini, yakni adanya kesepakatan bahwa nilai-nilai moral dan etika merupakan sesuatu yang mesti ada dalam pembelajaran baik yang secara eksplisit tampil dalam kurikulum, maupun kehadirannya bersifat kondisional, yakni ketika terjadi interaksi pembelajaran, kepentingan anak didik dan kurikulum. [12] Dengan demikian, nilai moral itu sesungguhnya berada dalam diri objek itu sendiri.
C.  Nilai-nilai Moral dan Etika dalam Kurikulum
Berangkat dari pemikiran di atas, secara ontologis pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan etika. Bahkan secara epistemologis, sebagai konsekuensi pemahaman ontologis ini, menjadikan apapun materi pembelajaran yang diberikan dalam pendidikan dan sekolah tidak dibenarkan terlepas dari pengupayaan penumbuhkembangan nilai-nilai moral dan etika pada anak didik. Hal yang sama juga pada sisi aksiologis, yakni menuntut akumulasi tampilan nilai-nilai moral dan etika pada prilaku anak didik senyatanya, yang didasarkan atas kesadaran untuk melakukan nilai-nilai moral dan etika yang telah dipahami dan diupayakan sebelumnya.
Memahami penumbuhkembangan nilai-nilai moral dan etika dari sudut ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam pendidikan seperti disinggung di atas, maka kurikulum sebagai bagian yang amat stragis dan sentris dalam pendidikan, utamanya pembelajaran di sekolah dituntut mampu memahami guna tercapainya tujuan substantif dari pendidikan ini, yakni tertanam dan tumbuhkembangnya nilai-nilai moral dan etika pada anak didik melalui ilmu pengetahuan atau pelajaran yang dipelajari anak didik di sekolah mereka.[13]
Penempatan kurikulum pada posisi sedemikian penting seperti ini cukup memiliki alasan yang amat kuat. Hal ini paling tidak dapat diamati dari pendapat yang mengatakan bahwa kurikulum itu pada dasarnya bergerak pada tataran praktis dan implementatif. Pendapat seperti ini dapat kita amati misalnya dari pendapat tentang kurikulum, pertama kurikulum itu pada dasarnya adalah gambaran aktual dari proses pembelajaran senyatanya yang juga disebut dengan programative, kedua kurikulum itu merupakan gambaran ideal dari suatu proses pendidikan yang akan dilalui anak didik dalam rangka membawa mereka pada tujuan pendidikan.
Dari sebagian konsep kurikulum seperti yang ditampilkan di atas, terlihat bahwa fungsi kurikulum itu tidak dapat dipisahkan dari pengupayaan penumbuhkembangan nilai-nilai moral dan etika dalam konteks pendidikan yang diinginkan, kemudian terakumulasi pada prilaku anak didik dalam keseharian mereka.
Menghidupsuburkan nilai-nilai moral dan etika dalam rancangan tubuh kurikulum sesungguhnya tidak hanya terbatas dilakukan dalam pengertian kurikulum sebagai subject metters yakni tertampilkan dalam sebuah mata pelajaran khusus atau tertentu, seperti mata pelajaran agama dan seumpamanya dengan melakukan peningkatannya, namun sesungguhnya juga dapat dilakukan dengan menggunakan konsep kurikulum sebagai something actualized, yakni tertampilkan dalam bentuk pengalaman nyata dari anak didik dan dalam bentuk something intended, yakni tertampilkan dalam bentuk subject metterrs yang diinginkan.
Implementasi konsep kurikulum sebagai subject metters ini, menjadikan guru memiliki peranan besar dan sangat menentukan terutama tentang nilai-nilai moral dan etika apa saja yang mesti diterima dan yang tidak mesti diterima oleh anak didik mereka. Dalam hal ini tentunya guru dituntut benar-benar menguasai nilai-nilai moral dan etika yang hidup di tengah masyarakatnya atau nilai-nilai moral dan etika bagi kepentingan umat manusia secara keseluruhan.
Bentuk kurikulum seperti ini menghendaki mata pelajaran apapun yang diberikan di sekolah memiliki fungsi tanggung jawab yang sama dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri anak didik. Demikian pula guru-guru dalam materi pelajaran apapun, memiliki tanggung jawab yang sama dengan materi pelajaran yang selama ini dianggap sebagai pembentuk prilaku moral anak didik di sekolah. Dalam konteks seperti inilah dapat dipahami arti sekolah yang sesungguhnya sebagai agen tranmisi dan penyangga serta penumbuhkembang budaya dan nilai-nilai moral masyarakat.
Dalam pengertian seperti ini pula dapat dipahami bahwa krisis moral yang tengah terjadi dalam masyarakat adalah buah dari ketidakberhasilan sekolah memainkan peranannya sebagai penumbuh dan pengembang nilai-nilai moral dan etika. Tegasnya, kegagalan nilai-nilai moral dan etika yang diserap oleh anak-anak bangsa ini, berakar dari kegagalan sekolah memainkan peranannya sebagai lembaga budaya dan moral, meskipun diakui bahwa banyak faktor lain yang ikut menyumbangkan kegagalan moral dan etika untuk diserap oleh anak bangsa ini. Oleh sebab itu, tugas guru yang penting adalah bagaimana ia mampu mengarahkan anak didiknya dapat memahami nilai-nilai moral dan etika yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan sosial.[14]
D.  Konsekuensi Implementasi Pembelajaran Nilai Moral dan Etika bagi Guru dan Anak didik
Pengimplementasian nilai-nilai moral dan etika, juga akan menyentuh pada perencanaan dan pengembangan kurikulum. Misalnya bagi kelompok yang mengakui bahwa keterkaitan itu dalam bentuk eksternal subjektif, baik bagi perencana maupun bagi guru, maka rumusan-rumusan apapun untuk nilai-nilai moral dan etika dari suatu materi pelajaran yang diberikan dalam suatu pembelajaran, menjadi sesuatu yang tidak diperlukan. Secara meyakinkan menurut pendapat seperti ini bahwa nilai-nilai moral dan etika dari suatu pembelajaran itu akan lahir seketika di saat terjadi interaksi pembelajaran, anak didik dan materi-materi pelajaran yang ada di dalam kurikulum.
Konsekuensi dari pemikiran seperti ini menjadikan guru memiliki beban yang teramat berat dan dituntut memiliki apresiasi yang luas dan mendalam akan nilai-nilai moral dan etika yang dapat digalinya dari suatu materi pelajaran yang ia berikan dalam suatu proses pembelajaran. Tegasnya kemampuan dan penguasaan guru akan materi pelajaran yang diberikannya dituntut sama baiknya dengan kemampuannya mengapresiasi dan mensaripatikan nilai-nilai moral dan etika dari setiap materi proses pembelajaran yang tengah berlansung.[15]
Sebaliknya, bagi perencana kurikulum yang mengikuti teori internal objketif akan nilai moral dan etika, tentu akan berpendapat bahwa suatu pelajaran itu memiliki nilai moral dan etika dengan tanpa memperhatikan apakah orang tua atau anak didik mengakuinya atau tidak. Bagi mereka nilai-nilai moral dan etika yang telah dipatok dan akan diberikan telah dipersiapkan terlebih dahulu sedemikian rupa seiring dengan pemberian materi pelajaran dalam suatu pembelajaran suatu muatan kurikulum yang telah ditetapkan.
Tegasnya nilai-nilai moral dan etika tertentu telah merupakan target yang mesti diinternalisasikan pada anak didik mereka ketika suatu materi pelajaran yang akan diberikan. Baik bagi perencana kurikulum maupun guru sebagai pengembang kurikulum dalam interaksi pembelajaran secara eksplisit akan mengupayakan pada setiap materi pelajaran terikat dengan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditentukan dalam kurikulum.
Konsekuensinya dari pemikiran seperti ini, tentu kurikulum akan mencantumkan secara eksplisit rumusan-rumusan akan nilai-nilai moral dan etika yang akan diraih dari setiap materi pelajaran yang diberikan dalam suatu pembelajaran, tanpa terkecuali sekalipun pada materi-materi pelajaran itu yang selama ini diapresiasi tidak memiliki keterkaitan dengan penumbuhkembangan nilai moral dan etika.[16]
E.  Nilai-nilai Moral dan Etika dalam Kurikulum 2013
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasanya kurikulum 2013 yang sedang diterapkan sekarang ini bersifat internal objektif, artinya nilai-nilai moral dan etika ditampilkan secara eksplisit di dalam setiap mata pelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut.
Kurikulum 2013 bersifat internal objektif bisa terlihat dalam RPP yang digunakan guru sebagai pedoman dalam mengajar, yakni nilai moral dan etika tertulis jelas dalam tujuan pembelajaran, kompetensi inti (K1-K4), dan juga dalam indikator.  Dengan begitu, setiap materi yang hendak disampaikan kepada anak didik harus dimunculkan nilai moral dan etikanya. Sebab itu, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini.
Nilai-nilai moral dan etika yang direncanakan dengan baik dan ditampilkan dalam suatu kurikulum diharapkan dapat memberikan penerangan jalan setiap guru dalam melaksanakan tugasnya membentuk anak didik yang religi, berpengetahuan dan terampil. Jika nilai-nilai moral dan etika tidak direncanakan dan ditampilkan secara ekplisit dalam kurikulum dikhawatirkan tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai dengan baik, hal tersebut disebabkan karena dalam interaksi pembelajaran kemampuan guru untuk memunculkan nilai moral dan etika sangat penting. Jika guru tidak memiliki kemampuan untuk hal tersebut, ditambah lagi tidak ada pedoman yang harus diikuti guru, maka bisa jadi tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Begitulah pentingnya nilai moral dan etika ini ditampilkan secara eksplisit dalam kurikulum ataupun dalam RPP.
Kompetensi Inti dalam kurikulum 2013 dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif.[17] Dengan demikian, kurikulum 2013 ini bersifat integratif dengan pendekatan saintific.
Kurikulum 2013 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pendidikan berkarakter, pemahaman, skill, dan siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi.
Inti dari penerapan Kurikulum 2013 adalah untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Siswa diharapkan mampu mengembangkan nalar dibanding hafalan, karena sistem pendidikan kita sejauh ini lebih menonjolkan aspek hafalan. Siswa seakan diperas otaknya untuk menghafal aneka ragam mata pelajaran. Siswa diharapkan menjadi manusia mandiri yang tidak hanya dijejali dengan ceramah guru di kelas. Sebab itu, dalam Kurikulum 2013 ini siswa diarahkan untuk mampu mengeksplor dirinya sendiri menuju arah perkembangan.[18]
Lebih dari itu, kurikulum 2013 yang bercirikan pengutamaan sikap religi yang diharapkan ada dan tertanam dalam setiap diri anak didik, diharapkan dapat memperbaiki rusaknya akhlak anak bangsa yang dirasakan saat ini. Bobroknya akhlak anak bangsa sekarangnya disebabkan oleh faktor gagalnya pendidikan yang dilaksanakan, meskipun ada faktor lain yang menyebabkan terjadi masalah tersebut. Dengan adanya kebijakan pemerintah memperbaharui dan menyempurnakan kurikulum ini, kita harus optimis akan terciptanya anak bangsa yang beriman dan berakhlak, berilmu, serta memiliki keterampilan yang matang dalam menyongsong masa depan yang lebih cerah dan baik.


[1] Samsul Nizar, h. 56-57
[2] Ramayulis, h. 150
[3]Amril Mansur, op.cit., h. 93
[4]Ibid, h. 94
[5]Ibid, h. 95
[6]Ibid, h. 96
[7]Ibid, h. 97
[8]Ibid, h. 98
[9]Ibid, h. 99-100
[10]Ibid, h. 101
[11]Ibid, h. 102-103
[12]Ibid, h. 103
[13]Ibid, h. 104-105
[14]Ibid, h. 107-108
[15]Ibid, h. 113
[16]Ibid, h. 117
[17]Dokumen Kurikulum 2013, Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan, diakses pada tanggal 08/09/2014
[18]Hidayat Jaya Giri, Kurikulum 2013: Sistem Pembelajaran Tematik Integratif, blogspot, diakses pada tanggal 15/07/2014

Tidak ada komentar:

Posting Komentar